MATARAM – Dukungan penuh untuk pemerataan akses pendidikan tinggi di NTB datang dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB untuk Universitas Terbuka (UT) Mataram. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., saat menerima audiensi jajaran UT Mataram di Kantor Dikpora NTB, Senin, 28 September 2026. Dalam audiensi itu, Direktur UT Mataram, Ronny Basista, M.Si., Ph.D., memaparkan capaian dan keunggulan sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) UT yang fleksibel, terjangkau, dan mampu menjangkau hingga pelosok NTB.
UT Jadi Solusi Anak NTB yang Harus Bekerja
Kadis Dikpora NTB menilai kehadiran UT adalah jawaban atas tantangan ekonomi yang dihadapi lulusan SMA/SMK di NTB. “Banyak lulusan SLTA/SMK di NTB yang terkendala melanjutkan kuliah karena harus bekerja demi menopang ekonomi keluarga. UT adalah solusi atas keterbatasan tersebut. Ini sangat dirasakan terutama bagi lulusan di Pulau Sumbawa, di mana kuliah di Mataram tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” tegas Dr. Syamsul Hadi. Menurutnya, sistem kuliah UT yang bisa dijalani sambil bekerja tanpa harus meninggalkan kampung halaman adalah harapan baru bagi generasi muda NTB untuk tetap meraih mimpi.
Fasilitas Sekolah Bisa Dipakai, Gunakan Skema Honor, Bukan Sewa
Lebih jauh, Kadis Dikpora NTB berkomitmen memfasilitasi kerja sama strategis antara UT Mataram dengan SMAN/SMKN se-NTB. Ia mempersilakan UT Mataram memanfaatkan fasilitas ruang kelas dan laboratorium komputer sekolah untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa UT di daerah, seperti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dan Tutorial Tatap Muka (TTM).
Yang menarik, Kadis Dikpora menegaskan skema kerja sama tidak menggunakan skema sewa, melainkan skema honorarium kepanitiaan. “Beberapa sekolah memang sudah berstatus BLU, namun setoran dana ke kas daerah itu tidak diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan, melainkan untuk kegiatan produktif. Misalnya SMK yang punya hotel, itu bisa sewa karena dananya disetor ke kas daerah. Tapi kalau penggunaan sarpras sekolah untuk kegiatan akademik seperti ujian, tidak berlaku sewa. Bisa menggunakan biaya kebersihan, perawatan, yang dimasukkan ke skema honor kepanitiaan,” jelasnya. Komitmen ini menjadi angin segar bagi UT Mataram untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di NTB.
Audiensi ditutup dengan harapan agar pemanfaatan fasilitas sekolah tersebut dapat segera direalisasikan, sehingga generasi muda NTB dari keluarga kurang mampu tetap bisa meraih gelar sarjana tanpa harus meninggalkan tanggung jawabnya kepada keluarga dan daerah. (HeryS)
